Selasa, 29 September 2015

Isu dalam Bidang Ekonomi


OJK Ungkap Sudah Ada Bank Lakukan PHK

Yanuar Riezqi Yovanda
Rabu, 23 September 2015 − 07:40 WIB

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perbankan.

Muliaman menjelaskan, pihak perbankan tentu melaporkan hal tersebut sebagai suatu langkah yang dilakukan ketika ekonomi melambat dan nilai tukar rupiah melemah.

"Tentu saja dilaporkan pada kita, tentu saja. Kita dilaporkan demikian (ada PHK maupun merumahkan karyawan)," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Kendati demikian, OJK belum bisa memaparkan lebih lanjut jumlah angka dari pemecatan yang terjadi di perusahaan perbankan dalam negeri.

"Belum ada angka keseluruhan yang diinfokan dari langkah (PHK) itu. Kita berharap untuk yang merumahkan karyawan bisa kembali lagi (kerja) ketika ekonomi pulih," tegasnya.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, untuk emiten (perusahaan terbuka) belum ada yang melaporkan melakukan PHK. "Kita belum terima laporan itu," tandasnya. 

Opini:
Pelambatan ekonomi yang terjadi di indonesia saat ini di akibatkan oleh ketidak stabilan ekonomi di Tiongkok dan kebijakan moneter di amerika serikat. Karena ekonomi yang melambat Anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami perubahan target. Akibat hal itu masalah PHK memang menjadi tidak dapat dihindari dan otomatis tingkat pengangguran di Indonesia menjadi meningkat. PHK dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengejar efisiensi ditengah pelambatan ekonomi yang terjadi. Rupiah juga menjadi lemah karena melambatnya ekonomi di Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah harus melakukan tindakan secepatnya. Pemerintah harus meningkatkan kembali perekonomian di indonesia. Bila hal itu cepat dilakukan maka tingkat PHK yang terjadi tidak akan terus berkembang menjadi lebih banyak sehingga tingkat pengangguran di indonesia juga tidak akan meningkat pesat. Pemerintah harus memberikan kebijakan yang sangat mendukung untuk mengatasi masalah ini.

Daftar Pustaka